Oleh: r324 | April 16, 2008

Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pebankan (Sebuah Wacana)

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ibarat dua sisi mata uang bagi dunia perbankan di Indonesia, di satu sisi dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin memudahkan transaksi ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi disisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempermudah melakukan tindak pidana perbankan, ini ditunjukan dari angka kasus perbankan yang tinggi di Indonesia.

Bank Indonesia mencatat angka pengaduan nasabah terhadap bank umum selama enam bulan pertama tahun 2007 mencapai 64.000. Sebagian besar pengaduan terkait sistem pembayaran di perbankan dengan 62.858 kasus atau sekitar 97,78% dari total aduan yang dilayangkan nasabah. Untuk pengaduan nasabah di bidang penghimpunan dana terdapat 877 kasus atau 1,36%, penyaluran dana tercatat 343 kasus atau 0,53%, produk kerja sama 189 kasus atau 0,29%, dan produk lain sebanyak 21 aduan atau 0,03% (SINDO 26 Desember, 2007).

Sementara tingkat penyelesaian tercatat sebanyak 58.875 pengaduan tanpa perpanjangan waktu 20 hari kerja (HK) atau sekitar 91,58% dan sebanyak 3.668 aduan atau 5,71% diselesaikan dengan perpanjangan waktu menjadi 40 HK. Kemudian yang dalam proses penyelesaian saat ini sebanyak 1.745 kasus atau 2,71%. Selain itu ada pengaduan mediasi ke BI selama Januari 2006 hingga November 2007 sebanyak 200 aduan. Berdasarkan jenis produk, sistem pembayaran tercatat 90 aduan atau 44%, produk kerja sama dan penyaluran dana sama-sama 33 pengaduan atau 17% (SINDO 26 Desember, 2007).

Pada penghimpunan dana, tercatat 29 aduan atau 15%, produk lainnya sebanyak enam aduan atau 3%, di luar permasalahan produk perbankan delapan pengaduan atau 4%. Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tren maupun kejahatan perbankan terus berkembang dan merugikan nasabah. Nasabah sering terjerat dalam tindak pidana yang menyangkut sistem pembayaran maupun yang lain. Contoh yang marak dilakukan adalah penipuan berhadiah melalui layanan SMS (SINDO 26 Desember, 2007).

Tindak pidana perbankan sendiri telah merusak citra bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, Padahal, fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan yaitu lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat itu haruslah dikelola secara berhati-hati sehingga pemilik dana (nasabah penyimpan) tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan simpanannya bila dibutuhkan. Agar fungsi bank sebagai lembaga perantara dapat berjalan dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang cukup penting,karena lembaga perbankan, merupakan inti sari dari sistem keuangan dari setiap negara.Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan,lembaga pemerintah,swasta maupun perorangan menyimpan dananya,melalui lembaga perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.Bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor pembangunan. Maka jika dilihat dari kegiatannya dalam perekonomian maka menurut Adi Sulistiyono (2007: 321) kegiatan perbankan dapat dikategorikan sebagai kegiatan dalam bidang bisnis.

Selain itu yang khas dari tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana tersebut dalakukan si pelaku dengan jalan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pihak bank sendiri, yang akhirnya merugak kepercayaan masyarakat terhadap bank dan menimbulkan sengketa hukum antara pihak bank dengan masyarakat. Sengketa hukum perbankan ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu, sengketa hukum perdata yang merupakan sengketa hukum antara bank dan nasabah, dan sengketa hukum pidana yaitu sengketa yang terjadi akibat dilakukannya tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan (UUP).

Berdasarkan hal ini maka untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi dalam kegiatan perbankan ini, diperlukanlah cara penyelesaaian sengketa. Karena sarana penyelesaian sengketa sangat penting bagi pembangunan ekonomi, berkaitan dengan ini Adam Smith menyatakan (Adi Sulistiyono, 2007: 316), bahwa, hanya kedamaian, ringannya pajak, dan pelaksaan peradilan yang dapat diterima yang diperlukan untuk mengangkat negara yang paling melarat menjadi negara paling sejahtera, selebihnya tergantung pada faktor-faktor alami. Ada 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pertama, menggunakan jalur litigasi dan yang kedua, melalui jalur non litigasi, Bagi Masyarakat bisnis sendiri nampaknya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi kurang disukai dan umumnya mereka lebih menyukai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Mengenai penyelesaian sengketa kegiatan di bidang bisnis ini Adi Sulistiyono mengungkapkan, bahwa (2007: 347):
“Bagi masyarakat bisnis efisiensi, efektivitas, masalah kesinambungan huibungan ,unsur percaya dan usaha membangun citra merupakan bagian dari beberapa factor utama yang senantiasa yang dipertimbangkan ketika melakukan investasi atau menjalin, membangun hubungan bisnis. Oleh karena itu, bila terjadi suatu sengketa, mereka biasanya cenderung lebih senang menempu jalur musyawarah (non litigasi) sehingga diharapkan hubungan mereka tidak terputus. Selain itu juga bagi masyarakat bisnis berhadapan dengan urusan pengadilan yang formal-rasional dan birokratis merupakan suatu urusan yang tak disukai. Salah satu cirri khas masyarakat ini adalah menyelesaiakan sesuatu urusan secepat mungkin sehingga tidak mengganggu aktivitas bismsnya, denagn demikian mereka lebih cenderung menempuh suatu cara yang anti formalitas”.

Berdasarkan hal diatas bisa disimpulkan bahwa sengketa bagi masyarakat bisnis adalah hal yang bisa merusak nama baik dan dapat menimbulkan kerugian bila tidak segera diselesaikan. Oleh karena iru, sudah merupakan kewajiban hukum untuk menyediakan sarana yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan. Akan tetapi masyarakat bisnis pada umumnya tidak suka menyelesaikan sengketa melalui pengadilan karena hasil putusan pengadilan justru seringkali menyebabkan rasa permusuhan pihak-pihak yang bersengketa semakin dalam, menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengenai hal ini Abraham Lincoln pernah menyatakan (M. Yahya Harahap, 1997: 160),
“Hindari berperkara di pengadilan, bujuk tetanggamu untuk berkompromi sedapat mungkin. Tunjukan kepada mereka bahwa pada hakikatnya pihak yang menang berperkara adalah pihak yang kalah, karena untuk memperoleh kemenangan itu, dia harus mengorbankan biaya yang mahal dan buang waktu percuma”. Selain itu juga ada pepatah cina yang menyebutkan (M. Yahya Harahap, 1997: 160), ”Berperkara di pengadilan menanamkan benih dendam bertahun-tahun. Serta menghancurkan hubungan keluarga dan persaudaraan”.

Kaitannya dengan tindak pidana perbankan, penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan juga sama sekali tidak menyelesaikan masalah Rubin menyatakan (Barda Nawawi Arief, 1996: 51), “pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum ataupun untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan”.Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengungkapkan (Barda Nawawi Arief, 1998: 75), “penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, yang berarti hukum pidana hanya menyembuhkan akibat dari kejahatan (penyembuhan symptomatik) dan bukan menyembuhkan penyebab terjadinya kejahatan (penyembuhan kausatif).

Ketidakmampuan pengadilan untuk mengemban amanat mnyelesaikan sengketa seperti yang diuraikan di atas menimbulkan keinginan dari masyarakat kalangan pelaku bisnis (kalangan perbankan termasuk di dalamnya) untuk mencari, mendapatkan, melirik, menggunakan, atau mengembangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

Penyekesaian sengketa melalui jalur non litigasi sendiri nampaknya mulai mendapat tempat dalam dunia perbankan, dengan dibentuknnya Lembaga Mediasi Perbankan, Bank Indonesia (BI) Lembaga ini bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan), dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga yang berkantor di kawasan Gedung BI ini terbentuk sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006.

Msdiasi merupakan model penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral membantu pihsk-pihsk ysng bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati (Adi Sulistiyono, 2007: 401). Untuk mengantisipasi kerugian dan melindungi kepentingan nasabah, BI tengah menjajaki digunakannya sarana mediasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang menyangkut hukum pidana. Saat ini, mediasi perbankan menggunakan alas hukum perdata. Dalam mediasi, BI berusaha mendamaikan atau menyelesaikan sengketa yang tersangkut hukum pidana. Sebelumya juga pada juni 2006 BI telah membentuk Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang antara lain akan bertugas melakukan investigasi dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Pembentukan DIMP ini dianggap bagian dari rencana BI untuk mewujudkan mediasi sebagai alternatif penyelasaian tindak pidana perbankan di luar pengadilan.


Responses

  1. Selamat pagi..
    Saya sangat tertarik dengan bahasan mengenai sengketa perdata yang terkait pidana yang diselesaikan melalui mediasi perbankan, sedangkan dalam faktanya hanya sengketa perdata lah yang diperkenankan untuk diselesaikan melalui mediasi perbankan ini (pasal 8 butir 4 PBI 8/5/2006). Oleh karena itu saya tertarik untuk membuat tulisan mengenai hal ini.
    Saya sangat berharap dengan saudara Reza untuk dapat membantu saya dalam membahas masalah ini mengingat saat ini semakin banyak sengketa pidana di bidang perbankan. Balasan email dari saudara sangat diharapkan.. Terima kasih.

    Tri Loka N C
    081310007665
    oka_boeng@yahoo.com

  2. apakah diperkenankan islah dalam hal tindak pidana ?
    karena negara kita negara hukum yang berlaku asas legalitas dan hal ini juga menyangkut citra otoritas/kewibawaan dari pihak yang terkait, yang mewakili negara dalam penyelesaiannya sengketa tindak pidananya.
    maaf sblmnya ini bukan kritikan, saya hanya minta konfirmasi dari saudara reza mengenai tanggapan saya ini, pada dasarnya saya sependapat dengan wacana saudara reza, namun untuk mengantisipasi kekeliriuan maka saya menanggapi wacana saudara

  3. untuk saudara by2, terima kasih sebelumnya atas tanggapan anda,
    dalam sistem hukum indonesia sekarang ini yang seperti anda bilang menganut asas legalitas,memang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mediasi yang beralas hukum perdata, apalagi belum ada peraturan perUUan yang mengaturnya (asas legalitas) oleh karena itu ini masih sekedar “WACANA” ,akan tetapi saya merasa perlu untuk menggulirkan ini karena saya rasa kedepannya iini memang perlu mendapat legalitas melalui UU tersendiri, dimana mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana selain pengadilan yang kita tahu sekarang ini sedang kacau balau oleh mafia peradilan. apalagi proses mediasi ini bersifat conditional dimana harus ada kesepakatan antara korban dan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalah secara cepat tergantuing kasusnya, pada umumnya jika para pihak ini merasa bahwa dibandingkan melalui pengadilan yang memakan waktu dan biaya,lebih baik melalui jalan lain seperti mediasi atau perdamaian lagipula hasil dari mediasi ini mengikat para pihak itu sendiri


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: