Oleh: r324 | Juli 14, 2007

Advokat Sebagai Alat Kejahatan

1.Latar  Belakang

Penegakan hukum memang perlu tindakan nyata. Bukan sekadar pernyataan sikap atau slogan. Rakyat di negeri ini sangat merindukan realisasi atas sanksi bagi kejahatan yang selama ini telah diabaikan Peradilan secara terang-terangan lewat pembebasan pelakunya.

Dalam konteks tersebut, sering dirasakan kalau dunia peradilan mencari celah hukum agar bisa mengaburkan kasus, kemudian membebaskan pelaku karena tidak ada bukti yang dapat menjeratnya ke dalam sanksi hukum.

Kalaupun pengadilan menjatuhkan vonis, lamanya hukuman dinilai belum mewakili rasa keadilan masyarakat. Dan jika ada yang dijatuhkan hukuman berat, buntut-buntutnya sukar dieksekusi karena si pelaku buron ke luar negeri.

Fenomena itu sudah jadi rahasia umum. Negeri ini pun telah menjadi surga bagi koruptor dan pelanggaran hukum lainnya.Lantas dimanakah peran advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia berada?advokat pada prinsipnya mempunyai peran yang vital dan krusial karena menjadi akses menuju keedilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya.

Akan tetapi advokat pada kenyataannya malah menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya system hukum kita ini berkaitan dengan keterlibatan advokat dalam suatu kejahatan terorganisir yang bernama “mafia peradilan” bersama dengan aparat pengadilan lainnya seperti panitera,jaksa dan tentunya hakim.

Dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan ini menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan juga menendakan rendahnya moralitas para advokat sekarang ini dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat dan mulia (officium mobile).

Dengan begitu telaah mengenai kelayakan sebutan profesi yang terhormat dan mulia (officium mobile).bagi profesi advokat perlu dikaji lebih mendalam lagi,spskah sesuai dengan kenyataan yang ada ataukah masih jauh dari yang diharapkan.

2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan yang menjadi bahasan kali ini adalah sebagai berikut:

1.Mengapa kode etik itu perlu?

2.Mengapa kode etik profesi (advokat) tidak berfungsi sebagaimana mestinya?

3.Bagaimana cara menegakan kode etik profesi advokat?

4.Bagaimana Kenyataan yang ada di lapangan dan layakkah profesi advokat mendapat sebutan profesi yang terhormat dan mulia (officium mobile)?

PEMBAHASAN 

1.Kode Etik Profesi Sebagai Suatu Keharusan

Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain.Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus.Karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu,selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar.ditembus.Oleh karena itu kode etik diperlukan untuk melindungi kalangan profesi ini dari hal-hal yang tak diinginkan.menurut Sumaryono dan diperjelas oleh I Gede A.B. Wiranata kode etik profesi mempunyai fungsi yang antara lain:a.Sebagai sarana Kontrol sosial-Kewajiban professional,refleksi moral anggota profesi-Hindari konflik kepentinganb.Sebagai pencegah campur tangan pihak lain-Standarisasi kewajiban professional-Tidak perlu lagi diatur Undang-Undangc.Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik-Dirumuskan dengan jelas-Mudah dipahami oleh semua pihak-Pertimbangan kepentingan profesiBerdasarkan fungsi-fungsi kode etik ini muncul tiga prespektif berkaitan dengan kode etik profesi sebagai suatu keharusan antara lain:a.Prespektif universalistikprespektif inii pada intinya menyatakan bahwa kode etik adalah wujud konkret dari etika profesi yang melekat dalam diri setiap pengemban profesi sebagai bagian dari komitmen moralnya sebagai warga masyarakat yang menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat; b.Prespektif utilitarianDalam prespektif ini fungsi kode etik diukur dampaknya bagi kebaikan masyarakat secara keseluruhan yang artinya kode etik diperlukan untuk membatasi kebebasan professional karena dibelakang kebebasan itu terdapat kebebasan umum (masyarakat);c.Prespektif kritikPrespektif ini memandang kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi advokat,ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat.Tapi pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuanganuntuk menjawab persoalan-persoalan hhukum yang ada di dalam masyarakat Oleh karenanya berdasdarkan uraian diatas janganlah lagi kita mempertanyakan tentang perlu atau tidaknya kode etik profesi,karena kode etik bukan hanya diperlukan oleh setiap profesi akan tetapi sudah menjadi sebuah keharusan yang harus ada,bahkan sebuah kelompok tidak bias disebut sebagai sebuah kelompok profesi jika tidak mempunyai sebuah kode etik

2.Kode Etik Juga Punya Kelemahan

Seperti kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’ begitu juga dengan kode etik profesi advokat sebagus apapun kode etik dibuat tetap saja tak sempurna pasti mempunyai kelemahan-kelemahan mendasar yang antara lain:a.Lemahnya sanksiLemahnya sanksi merupakan hambatan pokok dalam bagi penegakan kode etik meskipun aturan mengenai kode etik ini sudah dimasukan dalam sebuah undang-undang (UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat) sekalipun.sebenarnya hal ini harus kita maklumi karena dari sudut pandang antropologi hukum kode etik mencakup lebih banyak makna-makna buday adan simbolik daripada seperangkat alat pengawasan yang operasional.b.Aturan dalam kode etik tak menimbulkan kepatuhan anggota profesiBila dilihat dari sudut pandang lain,klemahan subtansi kode etik bukan hanya berasal dari kelemahan sanksi tapi lebih dari ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada para advokat anggotanya.Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik.c.Tidak berfungsinya dewan kehormatan Dewan kehormatan advokat yang diatur dalam pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan dalam pasal 26-27 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat,tidak akan efektif baik di pusat maupun daerah karena sangat diragukan aka nada pihak yang melaporkan advokat yang telah melanggar kode etik.mulai dari masyarakat yanga pada uumnya tak mengetahui keberadaan dewan kehormatan ini.sesama advokat yang justru terbentur oleh ketertutupan kelompok profesi itu sendiri,sampai pejabat pemerintah yang hampir pasti juga terlibat (mafia peradilan).d.Budaya advokat di Indonesia Bisa disebut juga sebagai budaya ‘solidaritas korps’ yang bermakna luas sebagai ‘semangat untuk membela kelompok atau korpnya’Hal-hal diatas inilah yang bias menjadi sebuah alasan mengapa kode etik profesi advokat ini tak berjalan sebagaimana mestinya.  

3.Continuing Legal Education (CLE) Sebagai Cara Penegakan Kode Etik      Paling Realistis

Penegakan kode etik advokat adalah hal yang menjadi sorotan banyak orang dan seluruh elemen penegak hukum di Indonesia.Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etik bagi para anggotanya,memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik  dan menindak anggota yang melangar ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Dengan melihat ketentuan tentang tanggung jawab dan fungsi organisasi advokat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi advokat juga harus mendukung penegakan kode etik.Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku dan etika para advokat. Dalam konteks inilah peran kode etik advokat mengemuka dan menjadi alat untuk monitoring perilaku advokat untuk memastikan kualitas pelayanan, integritas dan membela kepentingan masyarakat di bidang hukum dan peradilan. Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses ini dikenal sebagai proses Continuing Legal Education (CLE).Dengan adanya pengawasan yang ketat, sistem rekrutmen yang tidak koruptif, program training dan program CLE yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, yang memiliki pendirian yang teguh berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta yang tidak selalu hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu sudah merupakan keharusan bagi setiap advokat untuk mendukung dan turut berperan dalam penegakan kode etik ini

4.Advokat sebagai alat kejahatan (sebuah analisis kritis)

Terjadi peristiwa yang bersejarah bagi dunia penegakan hukum di Indonesia yaitu saat diberlakukannya  UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat kareana dengan berlakunya undang-undang ini maka posisi advokat menjadi sebuah profesi advokat mendapat pengakuan yang sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya yang lebih dulu mendapatkannya yaitu polisi,jaksa dan hakim.Profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan mulia (officium mobile) menurut UU No.18 tahun 2003 tentang advokat akan tetapi saya yakin yang beranggapan demikian hanya kalangan profesi advokat saja tetapi saya juga yakin bahkan dari kalangan profesi advokat pun banyak yang mempertanyakan sebutan teersebut karena pada implementasinya masih jauh ‘panggang dari api’ dan masih belum terpenuhi tuntutan sebagaimana mestinya menurut yang dimaksud UU ini. Sebaliknya profesi advokat terlanjur di cap ikut menyumbang terhadap kebobrokan negeri.Kenyataan ini sulit dibantah, karena masih adanya nyanyian sumbang di tengah-tengah masyarakat kite bahwa advokat bekerja bukan untuk membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Tidak sedikit pelaku kejahatan di negeri ini mulai dari koruptor, sampai pada pelaku kejahatan perbankan dan narkotika dapat lolos dari jeratan hukum karena lihainya advokat melakukan pembelaan.Inilah fenomena di hukum kita. Layaknya rimba belantara, di rimba berlaku hukum siapa yang kuat dia yang menang. Hal seperti inilah yang tengah teriadi dan prang-orang menyebut sebagai mafia peradilan. Dalam situasi lingkaran setan mafia peradilan itu profesi advokat dalam proses peradilan sering didorong menempuh cara-cara kotor. Advokat berlaku sebagai mediator (penghubung) bahkan pelaku langsung, melakukan negoisiasi (berkolusi) dengan penegak hukum lainnya. Sebab pada umumnya kebanyakan klien merasa takut atau enggan langsung melakukan pendekatan dengan polisi, jaksa dan hakim. Advokat dengan sengaja membuat dalil yang membelokkan permasalahan pokok, mengaburkan permasalahan hukum atau melanggar kode etik profesi. Advokat menyembunyikan barang bukti, mempersulit penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti (barang, ataupun keterangan saksi), bahkan oknum Advokat ada yang membuat bukti palsu dan lain-lainnya. Akhirnya, profesi Advokat dari masa ke masa hanya menjadi korban uang dan politik kekuasaan. Peranan profesi advokat ditekan, dikerdilkan dan tidak diberikan peluang untuk dapat berperan menyuarakan kebenaran dan keadilan yang mengakibatk-an runtuhnya moral dan integritas profesi Advokat. Adovakat dipaksa bertekuk lutut di bawah cengkeraman uang. Sehingga muncul sebutan-sebutan berkonotasi negatif yang diberikan masyarak-al kepada sqjumlah oknum advokat tertentu, misalnya:,”Advokat tidak pernah kalah- adalah sebutan yang diberikan kepada Advokat yang selalu berhasil memenangkan perkara atau membebaskan klien dari tuntutan hukum. Dalam prakteknya Advokat ini mempunyai hubungan perselingkuhan dan jaringan oknum jaksa atau hakim sehingga selalu terbuka akses untuk melakukan lobi-lobi secara cepat. Melakukan penyuapan unluk kepentingan kliennya. Kedua:Advokat rekanan adalah sebutan bagi Advokat yang terjalin dalam konspirasi dengan oknum polisi, jaksa dan hakim untuk menjadi kuasa hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. Maksudnya adalahoknum akan memberikan rekomendasi kepada tersangka atau terdakwa untuk menggunakan Advokat tertentu untuk menjadi kuasa hukumnya jika ingin diberikan hukuman yang ringan atau bahkan dibebaskan dari tuntutan. Ketiga:Advokat yang secara profesional tidak mempunyai kecakapan untuk meqadi seorang kuasa hukum. Adyokat ini jika menerima order perkara, pertama tindakannya bukan mencari dalil, bukti dan fakta untuk menjadikannya sebagai dasar pembelaan perkara atau untuk membangun sebuah alibi. Tetapi, kasak-kusuk mencari oknum-oknum polisi, jaksa dan hakim untuk disuap untuk meringankan, bahkan membebaskan kliennya. Tak pelak lagi, anggapan sebagian masyarakat bahwa advokat merupakan salah sata profesi penyumbang terbesar terhadap kebobrokan negeri ini, semakin kental dan tidak terbantahkan.Mungkin tindakan advokat yang demikian berani melanggar kode etik profesinya ini diakibatkan oleh ketentuan dalam UU advokat sendiri yaitu pasal 16 mengenai advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya,sehingga para advokat cenderung kebablasan dalam menjalankannya (mafia peradilan)Inilah yang menjadi alasan saya menyebut advokat seebagai alat kejahatan bukan lagi sebagai profesi yang terhormat dan mulia (officium mobile) karena inilah yang pantas dilihat dari kenyataan yang ada Bila disederhanakan ada empat alasan mengapa advokat disebut sebagai alat kejahatan antara lain:1.Advokat bersedia melakukan apapun untuk memenangkan perkara 2.Advokat sering memutarbalikan fakta 3.Advokat sering mempermainkan hukum4.Advokat banyak berorientasi pada uang Lalu dimanakah etika profesi hukum berada,etika profesi hanya menjadi sebuah symbol belaka,symbol dari.sebuah profesi,dan tak memiliki fungsi yang lain karena dengan segala kelemahannya etika profesi menjadi tak berarti lagi bahkan CLE seperti yang telah saya sebutkan diatas sebagai cara penegakan kode etik paling realistispun bahkan hanya merupakan langkah preventif yang tidak bersifat represif atau menanggulangi kejahatan yang sudah ada .

Kesimpulan

Profesi advokat berdasarkan fakta yang ada tak dapat disangkal lagi sudah gagal menampilkan dirinya sebagai profesi yang terhormat yang terjadi malah profesi advokat menjadi alat kejahatan,suatu hal yang menggelikan saya rasa,tapi mau bagaimana lagi sebenarnya ini semua kembali kepada tingkat moralitas seorang advokat Hal lainnya yang juga mendukung terciptanya advokat sebagai alat kejahatan adalah segala aturan yang ada mengenai advokat dari mulai kode etik profesi sampai dengan undang-undang lebih bersifat preventif dan tidak bersifat represif


Responses

  1. kayaknya udah pernah baca deh tulisannya … dimana yach ?

  2. Ilmu dan profesi bersifat netral. Kedua hal tersebut sebagai alat yang bisa digunakan baik untuk tujuan baik maupun jahat.
    Jika saat ini profesi advokat telah busuk dimata masyarakat, menjadi kewajiban para pemilik profesi ini untuk memperbaikinya.
    Sepanjang uang menjadi tujuan profesi advokat sepanjang itu pula nama advokat akan tetap busuk.
    TIDAK ADA PROFESI YANG MULIA APAPUN, JIKA UANG MENJADI TUJUANNYA. TERMASUK PROFESI ADVOKAT.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: